Pemotongan Pajak Penghasilan Dengan Gross-Up

Dalam praktik bisnis perusahaan sehari-hari, seringkali kita dengar istilah "Gross-Up" atas pemotongan Pajak Penghasilan, terutama dalam penghitungan PPh Pasal 21. Istilah "Pajak Ditanggung Perusahaan" sering dipersamakan dengan istilah "Gross-Up" sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda. Apa sih perbedaannya dan bagaimana perlakuannya? Artikel ini akan mencoba membahas perbedaan tersebut dan bagaimana perhitungan "Gross-up" tersebut. Selain itu apakah metode "Gross-Up" dapat di praktekan untuk pemotongan PPh lainnya seperti PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4(2) ? Mudah-mudahan artikel dibawah cukup memberikan jawabannya kepada para pembaca.

Read More

PPH 23 (tidak final) atas Bunga dan Imbalan Lainnya

Artikel dibawah ini bersumber dari Pajak.go.id, karena bertepatan juga dengan kebutuhan pekerjaan saya yang sedang mereview mengenai Pajak atas Bunga. Jadi agar saya tidak lupa saya kutip artikel tersebut di blog saya ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pembaca lainnya yang sedang mencari informasi seperti saya.  Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu objek PPh Pasal 23 adalah bunga dan imbalan lainnya termasuk premium maupun diskonto yang merupakan bunga antar pinjaman yang diterima atau diperoleh oleh WP OP DN maupun WP Badan DN dari pihak pembayar bunya yang merupakan pemotong PPh Pasal 23.

Read More

Memahami Pajak Penghasilan Atas Hadiah Dan Penghargaan

Seorang sahabat dari salah satu perusahaan PMA di bilangan Jendral Sudirman menanyakan perihal pengenaan pajak atas hadiah undian dan penghargaan dari pekerjaan atau perlombaan. Apakah dikenakan PPh Final atau dikenakan PPh pasal lainnya. Oleh karena itu, artikel kali ini akan menjawab pertanyaan tersebut. Referensi atas penjabaran PPh Final atas penghasilan dari hadiah atas undian, pekerjaan, dan penghargaan masih mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP-395/PJ/2001 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Hadiah Dan Penghasilan.

Read More

Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Badan

Besarnya Tarif Pajak Penghasilan berdasarkan pasal 17 UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan sebagaimana yang terakhir diubah dengan UU No. 36 tahun 2008 dibedakan menjadi dua kategori yaitu Tarif Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Pribadi (untuk perhitungan PPH 21 orang pribadi) dalam negeri dan tarif bagi Wajib Pajak dalam negeri Badan serta Bentuk Usaha Tetap. Berikut tarif pajak yang berlaku sebelum dan sesudah tahun 2009 dengan UU PPh terbaru.

Read More